Teknik dan Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Protokol Pemerintah Daerah

ARA Indonesia Institute Research & Training Consultant SKT Kemendagri No: 481/ D.III.1/ X/ 2011 Kegiatan Protokoler menjadi kunci yang sangat menentukan dalam mensukseskan sebuah acara dan sekaligus membangun citra bagi lembaga yang melaksanakan mengingat protokoler merupakan identitas lembaga dan komitmennya terhadap nilai-nilai yang dianutnya. Protokol telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap aktivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Mengingat luasnya cakupan aktivitas yang diemban oleh aparatur protokol, maka protokoler dituntut memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menjamin suksesnya suatu acara baik dari segi etika dan estetika. Tentunya seorang maupun lembaga protokoler yang kompoten merupakan persyaratan mutlak. Salah satu strategi dalam pengembangan aparatur protokoler kedepan, khususnya untuk melaksanakan kegiatan-kagiatan adalah melalui peningkatan profesionalisme. Salah satu upaya yang ditempuh dalam upaya pengembangan aparatur protokoler khususnya sumberdaya yang menguasai teknik dan strategi protokol dalam segala aspek adalah melalui peningkatan pengetahuan mengenai teknik keprotokolan secara berkesinambungan. Dalam rangka untuk mendukung upaya peningkatan kemampuan dan profesionalitas aparatur protokol, kami dari ARA Indonesia Institute akan menyelenggarakan rangkaian kegiatan ; BimbinganTeknis Teknik dan Strategi Peningkatan Kemampuan Aparatur Protokol Pemerintah Daerah. ------------------------------------------------------------- - Kontribusi Rp 4.000.000, - / org - Waktu 4 Hari Fasilitas: - Hotel - Konsumsi & snack - Eksklusif Seminar kit - Modul - Dokumentasi - Flash Disc - Sertifikat - Narasumber Profesional praktisi & akademisi - Free konsultasi selama kegiatan - Free antar jemput bandara-hotel - Free training tour Catatan: - Kuota peserta minimal 7 org - Konfirmasi peserta maksimal 7 hari sebelum hari-H - Permintaan surat penawaran silakan menghubungi 081280019900 -------------------------------------------------------------- -- Daftar program lainnya: 1. Implementasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Berdasarkan Peraturan Pemerintah no 8 dan Permendagri No 34 Tahun 2011 bagi Bappeda 2. Service Excellent Dalam Meningkatkan Fungsi Pelayanan Publik 3. Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Berdasarkan PERMENDAGRI No. 16 Tahun 2013 ( Perubahan Permendagri No. 37 Tahun 2012 ) 4. Sosialisasi dan Implementasi Tata Cara Pengadaaan Barang dan Jasa Secara Elektronik ( E - Precurement ) Berdasarkan PERPRES 70 Tahun 2012 5. Penatausahaan Anggaran Kas Melalui Dana Transfer, dan Penatausahaan Kas dalam Penerapan Belanja Langsung, dan Belanja Tidak Langsung. 6. Implementasi PERPRES NO. 10 Tahun 2013 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota TA 2013 7. Implementasi APBD Tahun Anggaran 2013 Berdasarkan PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2012, serta Sosialisasi PERMENDAGRI No. 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PERMENDAGRI Tahun 2012 8. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Wujud Reformasi Manajemen Keuangan Daerah 9. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi Bagi PPK dan Bendaharawan SKPD Sesuai Dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 10. Penatausahaan Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan, Serta Sistem Pelaporan dan Pertanggung-Jawaban Keuangan Daerah 11. Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( LAKIP ) Berdasarkan Peraturan MENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 12. Pelaksanaan dan Pertanggung-Jawaban Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap 13. Peningkatan Tata Kelola dan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD, Tupoksi Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK) SKPD, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi ( TPTGR) serta antisipasi Pemeriksaan Terhadap Bendaharawan ( Uang/ Barang) 14. Antisipasi Pemeriksaan Oleh BPK – RI, serta Sistem Pengendalian Internal dan Eksternal Pemerintahan Daerah 15. Pengelolaan Potensi Pajak & Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD) Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2010, Serta Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 16. Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara ( SPKN) 17. Persiapan Audit Keuangan, Aset, dan Kinerja Menuju Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) Tahun Anggaran 2013 18. Disiplin PNS dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah, serta Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, Verifikasi dan Validasi Data Pegawai di Lingkungan PEMDA 19. Asistensi Penyusunan RENJA Dan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Anggaran Berbasis Kinerja, Dan Sinergitas Pusat – Daerah Terhadap Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD dan RENSTRA SKPD Tahun 2011 – 2015 20. Proses Pembukuan, Pendataan, Verifikasi, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Keuangan Daerah dilingkungan SKPD 21. Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah ( SIMBADA) , Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Barang dan Aset Daerah ( State Property Management) 22. Etika dan Disiplin PNS 23. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Bagi PNS di Lingkungan PEMDA 24. Manajemen Kearsipan Dan Pengelolaan Pusat Arsip ( Record Center) 25. Manajemen Legal Drafting dan Sistem Legislasi Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 26. Pedoman Penyusunan Agenda Rapat, Risalah Dan Manajemen Persidangan, Serta Teknik Penyusunan Tata Naskah Dinas 27. Pedoman Pelaksanaan, dan Pertanggung-Jawaban Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Berdasarkan PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011, serta Hibah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 02 Tahun 2012 28. Tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan perpres no. 70 tahun 2012 ( perubahan kedua perpres no.54 tahun 2010) ------------------------------------------------------------- Tags; Bimtek pns di jogja, bimtek pegawai di jogja, pelatihan pns di jogja, pelatihan pegawai di jogja, bimtek penatausahaan di jogja, bimtek disiplin pns di jogja, bimtek kearsipan di jogja, bimtek satpol pp di jogja, bimtek pelaporan keuangan daerah di jogja, bimtek akuntansi pemerintah daerah di jogja, diklat di jogja terbaru, diklat terbaru di jogja, diklat dprd di jogja, diklat pemda di jogja, diklat skpd di jogja, diklat keuangan di jogja, diklat kepegawaian di jogja, diklat kehumasan dan protokoler di jogja, diklat lakip di jogja, diklat barang dan jasa di jogja, diklat lakip di jogja, diklat sakip di jogja, diklat penatausahaan di jogja, diklat disiplin pns di jogja, diklat kearsipan di jogja, diklat satpol pp di jogja, diklat pelaporan keuangan daerah di jogja, diklat akuntansi pemerintah daerah di jogja, workshop di jogja terbaru, workshop terbaru di jogja, workshop dprd di jogja, workshop pemda di jogja, workshop skpd di jogja, workshop keuangan di jogja, workshop kepegawaian di jogja, workshop kehumasan dan protokoler di jogja, workshop lakip di jogja, workshop barang dan jasa di jogja, workshop lakip di jogja, workshop sakip di jogja, workshop penatausahaan di jogja, workshop disiplin pns di jogja, workshop kearsipan di jogja, workshop satpol pp di jogja, workshop pelaporan keuangan daerah di jogja, workshop akuntansi pemerintah daerah di jogja, bimtek di jogja terbaru, bimtek terbaru di jogja, bimtek dprd di jogja, bimtek pemda di jogja, bimtek skpd di jogja, bimtek keuangan di jogja, bimtek kepegawaian di jogja, bimtek kehumasan dan protokoler di jogja, bimtek lakip di jogja, bimtek barang dan jasa di jogja, bimtek lakip di jogja, bimtek sakip di jogja