Daftar Bimtek, Seminar, Pelatihan, Workshop

LEMBAGA ARA INDONESIA ( ARA INDONESIA INSTITUTE) Research & Training Consultant SKT KEMENDAGRI Nomor: 481/ D.III.1/ X/ 2011 Daftar Bimtek, Seminar, Pelatihan, Workshop ARA Indonesia: 1. Implementasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Berdasarkan Peraturan Pemerintah no 8 dan Permendagri No 34 Tahun 2011 bagi Bappeda 2. Service Excellent Dalam Meningkatkan Fungsi Pelayanan Publik 3. Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Berdasarkan PERMENDAGRI No. 16 Tahun 2013 ( Perubahan Permendagri No. 37 Tahun 2012 ) 4. Sosialisasi dan Implementasi Tata Cara Pengadaaan Barang dan Jasa Secara Elektronik ( E - Precurement ) Berdasarkan PERPRES 70 Tahun 2012 5. Penatausahaan Anggaran Kas Melalui Dana Transfer, dan Penatausahaan Kas dalam Penerapan Belanja Langsung, dan Belanja Tidak Langsung. 6. Implementasi PERPRES NO. 10 Tahun 2013 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota TA 2013 7. Implementasi APBD Tahun Anggaran 2013 Berdasarkan PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2012, serta Sosialisasi PERMENDAGRI No. 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PERMENDAGRI Tahun 2012 8. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Wujud Reformasi Manajemen Keuangan Daerah 9. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi Bagi PPK dan Bendaharawan SKPD Sesuai Dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 10. Penatausahaan Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan, Serta Sistem Pelaporan dan Pertanggung-Jawaban Keuangan Daerah 11. Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( LAKIP ) Berdasarkan Peraturan MENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 12. Pelaksanaan dan Pertanggung-Jawaban Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap 13. Peningkatan Tata Kelola dan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD, Tupoksi Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK) SKPD, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi ( TPTGR) serta antisipasi Pemeriksaan Terhadap Bendaharawan ( Uang/ Barang) 14. Antisipasi Pemeriksaan Oleh BPK – RI, serta Sistem Pengendalian Internal dan Eksternal Pemerintahan Daerah 15. Pengelolaan Potensi Pajak & Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD) Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2010, Serta Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 16. Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara ( SPKN) 17. Persiapan Audit Keuangan, Aset, dan Kinerja Menuju Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) Tahun Anggaran 2013 18. Disiplin PNS dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah, serta Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, Verifikasi dan Validasi Data Pegawai di Lingkungan PEMDA 19. Asistensi Penyusunan RENJA Dan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Anggaran Berbasis Kinerja, Dan Sinergitas Pusat – Daerah Terhadap Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD dan RENSTRA SKPD Tahun 2011 – 2015 20. Proses Pembukuan, Pendataan, Verifikasi, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Keuangan Daerah dilingkungan SKPD 21. Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah ( SIMBADA) , Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Barang dan Aset Daerah ( State Property Management) 22. Etika dan Disiplin PNS 23. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Bagi PNS di Lingkungan PEMDA 24. Manajemen Kearsipan Dan Pengelolaan Pusat Arsip ( Record Center) 25. Manajemen Legal Drafting dan Sistem Legislasi Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 26. Pedoman Penyusunan Agenda Rapat, Risalah Dan Manajemen Persidangan, Serta Teknik Penyusunan Tata Naskah Dinas 27. Pedoman Pelaksanaan, dan Pertanggung-Jawaban Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Berdasarkan PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011, serta Hibah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 02 Tahun 2012 28. Tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan perpres no. 70 tahun 2012 ( perubahan kedua perpres no.54 tahun 2010) Tags; diklat 2014 terbaru, diklat terbaru 2014, diklat dprd 2014, diklat pemda 2014, diklat skpd 2014, diklat keuangan 2014, diklat kepegawaian 2014, diklat kehumasan dan protokoler 2014, diklat lakip 2014, diklat barang dan jasa 2014, diklat lakip 2014, diklat sakip 2014, diklat penatausahaan 2014, diklat disiplin pns 2014, diklat kearsipan 2014, diklat satpol pp 2014, diklat pelaporan keuangan daerah 2014, diklat akuntansi pemerintah daerah 2014, workshop 2014 terbaru, workshop terbaru 2014, workshop dprd 2014, workshop pemda 2014, workshop skpd 2014, workshop keuangan 2014, workshop kepegawaian 2014, workshop kehumasan dan protokoler 2014, workshop lakip 2014, workshop barang dan jasa 2014, workshop lakip 2014, workshop sakip 2014, workshop penatausahaan 2014, workshop disiplin pns 2014, workshop kearsipan 2014, workshop satpol pp 2014, workshop pelaporan keuangan daerah 2014, workshop akuntansi pemerintah daerah 2014, bimtek 2014 terbaru, bimtek terbaru 2014, bimtek dprd 2014, bimtek pemda 2014, bimtek skpd 2014, bimtek keuangan 2014, bimtek kepegawaian 2014, bimtek kehumasan dan protokoler 2014, bimtek lakip 2014, bimtek barang dan jasa 2014, bimtek lakip 2014, bimtek sakip 2014, bimtek penatausahaan 2014, bimtek disiplin pns 2014, bimtek kearsipan 2014, bimtek satpol pp 2014, bimtek pelaporan keuangan daerah 2014, bimtek akuntansi pemerintah daerah 2014